Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan agenda reformasi nasional melalui sejumlah tuntutan strategis tambahan yang kini mulai mendapat pengakuan dan respons dari pemangku kebijakan.
Poin tambahan yang menjadi sorotan utama, supremasi sipil, reformasi internal institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), perampasan aset tindak pidana korupsi, dan penghapusan pajak penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
Ketua Umum PB HMI MPO Handy Muharam dalam keterangannya di Jakarta, menyampaikan bahwa agenda tersebut merupakan hasil konsolidasi gerakan mahasiswa yang menyuarakan keadilan ekonomi, supremasi sipil, dan profesionalisme aparat negara.
Reformasi Polri bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi menyangkut transparansi, akuntabilitas penegakan hukum, dan pembatasan wewenang yang rawan disalahgunakan.
“PB HMI MPO juga secara tegas mendorong skema perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana, serta penghapusan pajak bagi rakyat berpenghasilan menengah ke bawah, demi keadilan fiskal,” ujar Handy Muharam kepada awak media, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Adapun sikap yang dinyatakan oleh PB HMI MPO diantaranya ialah:
1. PB HMI MPO secara tegas mendukung Penegakkan Supremasi Sipil demi menjaga Prinsip Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*
2. Meminta Presiden RI Membentuk Tim Investigasi Terkait Dugaan Makar Dalam Aksi Kerusuhan akhir Agustus 2025 kemarin*
“PB HMI hadir bukan hanya sebagai pengingat sejarah reformasi, tetapi juga sebagai pemantik arah baru perubahan bangsa,” tegasnya. (*
