Pada perjalanan panjang sejarah, demokrasi merupakan sistem yang unik, sebuah entitas yang prosesnya tak pernah berakhir, dimana seiring waktu memiliki kemampuan untuk mengakui ketidaksempurnaannya sendiri. Kisahnya berawal di Athena, dengan Agora-nya yang ramai, demokrasi tumbuh, Di sana, untuk pertama kalinya, konsep bahwa kekuasaan dapat berada di tangan rakyat, bukan hanya di tangan raja, bangsawan, atau para imam, mulai berakar. Dalam kanvas sejarah yang luas dan berwarna-warni, demokrasi muncul sebagai salah satu eksperimen politik paling berani dan revolusioner bagi umat manusia.
Demokrasi berakar pada keyakinan akan martabat dan kesetaraan semua individu. Fondasi filosofis ini terkait erat dengan konsep kebebasan, keadilan, dan supremasi hukum yang menjadi pilar utama dalam membangun negara yang adil dan sejahtera. Demokrasi idealnya memungkinkan setiap warga negara memiliki status yang sama untuk menyuarakan pendapat mereka, mempengaruhi keputusan kebijakan, dan menuntut wakil mereka untuk bertanggung jawab. Namun, realitas sering kali jauh dari ideal, dan celah dalam sistem demokrasi pun sering dimanfaatkan.
Salah satu kritik utama terhadap demokrasi adalah ketidakefisienan dan kebuntuan yang bisa timbul dalam pengambilan keputusan. Proses demokrasi bisa lambat dan berbelit-belit, sering terhalang oleh kepentingan yang bersaing dan politik partisan. Sebaliknya, rezim otoriter bisa menerapkan kebijakan dengan cepat dan tegas, meskipun dengan mengorbankan kebebasan individu. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara seperti Tiongkok sering kali disebut sebagai bukti bahwa demokrasi bukan prasyarat untuk kemajuan. Tantangan-tantangan ini menyoroti ketegangan paradoksal antara idealisme demokrasi dan tata kelola praktis.
Secara global, demokrasi sedang mengalami penurunan yang signifikan. Tren ini ditandai dengan meningkatnya otoritarianisme, polarisasi politik, dan disfungsi institusional, bahkan di negara demokrasi mapan seperti Amerika Serikat. Kini lebih banyak negara yang bergerak menuju otoritarianisme dibandingkan demokrasi, dengan isu-isu seperti rendahnya kredibilitas pemilu, pembatasan kebebasan, dan kekecewaan generasi muda terhadap partai politik tradisional yang menjadi penyebab utama penurunan ini.
Ketika orang-orang Yunani kuno pertama kali menciptakan istilah “demokratia,” yang berarti “pemerintahan oleh rakyat,” mereka hampir tidak dapat membayangkan kompleksitas yang akan dihadapi oleh demokrasi modern. Saat ini, demokrasi dianggap sebagai puncak sistem politik, dipuja karena janjinya tentang kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Namun, demokrasi yang sama ini mengandung paradoks mendalam yang menantang efektivitas dan stabilitasnya.
Efektivitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan kecerdasan populasinya. Warga negara yang terdidik lebih siap untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang terinformasi, pemikiran kritis, dan partisipasi sipil. Sebab, pendidikan menumbuhkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab, memungkinkan warga negara untuk menuntut pemimpin mereka bertanggung jawab. Dengan mengajarkan pemikiran kritis, tanggung jawab sipil, dan literasi digital, sistem pendidikan membantu individu untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan menjaga akuntabilitas pemerintah.
Selain itu, pendidikan mendorong kohesi dan stabilitas sosial dengan mengurangi kesenjangan dan memberikan peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi komunitas dan negaranya. Hal ini dikarenakan pendidikan menumbuhkan toleransi dan pemahaman, serta idealisme yang lebih sulit dipertukarkan. Sehingga, pada akhirnya, pendidikan menjadi ide dan alat penuntun untuk menciptakan kondisi ideal sebuah negara melalui jalan demokrasi.
Kini di era modern dan globalisasi, demokrasi telah menyebar secara global dan sering kali dilihat sebagai tolok ukur legitimasi politik dan hak asasi manusia. Namun, penyebarannya tidak tanpa tantangan. Di berbagai negara demokrasi, apatisme pemilih, polarisasi politik, dan pengaruh uang dalam politik mengancam jalinan demokrasi. Sementara itu, demokrasi yang tengah berkembang, sebetulnya berjuang dengan kelemahan institusional, perpecahan sosial, dan tekanan eksternal. Jalan menuju demokrasi modern tidak selalu mulus. Terdapat masa-masa ketika tirani, oligarki, dan totalitarianisme tampaknya akan mengalahkan cita-cita demokrasi.
Di awal abad ke-21, ketika teknologi informasi mulai merasuk ke setiap aspek kehidupan, sebuah revolusi komunikasi diam-diam mengubah lanskap politik global. Manipulasi informasi dan kampanye disinformasi dapat merusak fondasi demokrasi dengan menyebarkan ketidakpercayaan dan polarisasi. Media sosial, sebagai senjata baru umat manusia, telah mengubah cara kita berkomunikasi, berorganisasi, dan bahkan bagaimana kita berjuang untuk keadilan. Patform media sosial telah terintegrasi secara mendalam ke dalam kehidupan, memengaruhi berbagai aspek mulai dari konflik sehari-hari hingga peristiwa politik besar. Berbagai tokoh berpendapat bahwa meskipun komunitas akademis belum mencapai konsensus mengenai dampak berbahaya dari media sosial, evolusi pesat dari platform ini melampaui penelitian ilmiah, sehingga membuat masyarakat rentan terhadap potensi dampak buruknya.
Dalam konteks gerakan mahasiswa, media sosial menawarkan kesempatan untuk membentuk kembali cara kita memperjuangkan demokrasi. Dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi, membangun dialog, dan meningkatkan kesadaran, gerakan mahasiswa dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi, inklusif, dan adil. Bagi Generasi Z, media sosial telah menjadi platform untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan keadilan sosial. Kecepatan dan jangkauannya yang luar biasa memungkinkan untuk menyebarkan informasi dengan cepat, mengorganisir demontrasi, dan menarik perhatian pada isu-isu penting. Media sosial juga memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam diskusi politik, belajar dari berbagai perspektif, dan mengembangkan pemikiran kritis.
Namun, bak Janus, media sosial juga membawa sisi negatifnya. Polarisasi politik yang diperparah oleh algoritma media sosial dapat menciptakan echo chambers, di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sama, mengurangi ruang untuk dialog dan pemahaman. Selain itu, misinformasi dan disinformasi yang tersebar luas dapat membingungkan dan menyesatkan publik, merusak kepercayaan terhadap institusi demokratis. Generasi Z, yang tumbuh dalam era digital ini, harus menghadapi tantangan-tantangan ini sambil tetap berusaha memanfaatkan potensi positif dari teknologi.
Hingga akhirnya, paradoks demokrasi menantang kita untuk terus berusaha menciptakan sistem yang menghormati ideal-idealnya sambil beradaptasi dengan lanskap masyarakat yang terus berubah. Dengan melakukan ini, kita tetap mempertahankan harapan bahwa demokrasi benar-benar dapat membawa kita menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Demokrasi adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan kebijaksanaan dan komitmen yang mendalam dari semua pihak yang terlibat. Seiring waktu, generasi muda, dengan keberanian dan kreativitas mereka, memegang kunci untuk memastikan bahwa media sosial menjadi kekuatan untuk kebaikan, bukan alat untuk perpecahan dan penindasan.
Kemampuan demokrasi untuk bertahan hingga kini terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan berevolusi. Dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun luar, demokrasi telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Demokrasi memberikan ruang untuk kritik dan perbaikan, memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi.
Demokrasi, meskipun menghadapi hambatan besar seperti korupsi, tata kelola yang buruk, dan kesulitan ekonomi, telah menunjukkan kapasitas yang luar biasa untuk pulih dan berkembang. Esensi demokrasi terletak pada kemampuannya menyediakan kerangka kerja untuk koreksi diri dan reformasi, yang didorong oleh partisipasi aktif warga negara. Semangat demokrasi penting untuk mempertahankan masyarakat bebas dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi tuntutan lanskap global yang terus berubah.
Pada akhirnya, demokrasi adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan kebijaksanaan dan adaptabilitas yang terus menerus. Seyogyanya, paradoks demokrasi menantang kita untuk terus berusaha menciptakan sistem yang menghormati ideal-idealnya sambil beradaptasi dengan lanskap masyarakat manusia yang terus berubah. Dengan melakukan itu, kita tetap mempertahankan harapan bahwa demokrasi benar-benar dapat membawa kita menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.
Oleh: Isyraf Madjid
