Pekanbaru, – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Periode 2023–2025 secara resmi diterima oleh peserta Kongres ke-34 HMI MPO yang diselenggarakan di Kota Pekanbaru, Riau.
Penerimaan LPJ ini menandai pengakuan atas kinerja kepengurusan yang telah mengawal dinamika organisasi selama dua tahun terakhir.
Pembacaan LPJ dimulai dengan iftitah atau pembukaan oleh Ketua Umum PB HMI MPO, Mahfut Khanafi, dalam Sidang Pleno I Kongres XXXIV. Seluruh komisi dalam struktur PB HMI MPO, termasuk Sekretaris Jenderal, turut memaparkan laporan masing-masing sebelum LPJ disampaikan secara menyeluruh.
Proses penyampaian LPJ ini berlangsung dinamis, diwarnai kritik dan masukan dari berbagai cabang yang hadir, dengan sidang dipimpin oleh Omen Arjeneto.
Dari total 33 cabang yang berpartisipasi dalam kongres, 25 di antaranya menyatakan secara tegas menerima LPJ tersebut, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kinerja kepemimpinan PB HMI MPO periode 2023–2025.
Pengesahan LPJ dilakukan melalui konsideran resmi yang disetujui peserta sidang pada Jumat, 30 Mei 2025, pukul 04:04 WIB, menandai legitimasi formal terhadap hasil kerja pengurus.
Dalam pemaparannya, Mahfut menjelaskan bahwa Ketua Umum tidak memiliki program kerja personal, karena seluruh agenda dijalankan melalui komisi-komisi, antara lain Komisi Pembinaan Aparatur Organisasi, Politik dan Kepemudaan, Hukum dan Keamanan, Pendidikan dan Kebudayaan, Hubungan Internasional, Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Bisnis dan Investasi, serta Maritim dan Kelautan.
“Kita sedang surplus semangat, sehingga yang saya lampirkan adalah kegiatan saya pribadi merangkap sebagai Ketua Umum PB,” ucapnya.
Mahfut menjelaskan, bahwa HMI MPO merupakan organisasi yang dihuni oleh orang-orang muda yang konsisten terhadap perbaikan bangsa dan negara.
“Periode ini begitu istimewa, sebab adanya transformasi digital dalam bentuk Gerakan terutama dalam pengelolaan informasi media sosial,” ujarnya.
Menurutnya, HMI harus menjadi baru, baru dalam setiap lini terutama dalam hal membangun kemandirian.
Kontekstualisasi organisasi harus terus dibumikan melalui kemandirian agar independensi organisasi terjaga.
“Menjaga independensi organisasi dari tarikan politik praktis yang destruktif tidak lain hanya dari kemandirian organisasi,” katanya.
Selanjutnya persoalan integritas kader, Mahfut mengajak kepada seluruh kader terutama kepengurusan ke depan, agar bersama-sama untuk bahu-membahu memperkuat integritas kaderisasi melalui peningkatan literasi dan pendidikan.
“Pendidikan berbasis integritas dan keadilan sosial agar organisasi mampu menguatkan advokasi sebagai bagian dari peran strategis organisasi,” tandasnya.
Selama masa kepemimpinannya, PB HMI MPO fokus pada konsolidasi internal organisasi, penguatan kaderisasi, serta advokasi terhadap isu-isu kebangsaan dan keumatan.
Penerimaan LPJ ini juga menjadi refleksi bahwa kepengurusan PB HMI MPO mampu menjalankan amanat kongres sebelumnya dengan penuh tanggung jawab. Beberapa catatan strategis dari peserta kongres turut menjadi masukan penting untuk perbaikan organisasi ke depan.
Kongres ke-34 HMI MPO di Pekanbaru menjadi momentum penting dalam sejarah organisasi, sebagai ruang konsolidasi ide dan arah gerak strategis untuk dua tahun ke depan demi mewujudkan cita-cita HMI: terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan ulil albab yang turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah SWT.
